Jakarta (ANTARA Sumsel)- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesia National Shipowners Association (INSA) mendukung kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi pengusaha kapal.
"Kita sebagai pengusaha tidak selayaknya menerima subsidi dari pemerintah," ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis, menanggapi kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi.
Carmelita mengatakan, sudah dua tahun terakhir pengusaha-pengusaha kapal di bawah asosiasi yang dipimpinnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.
"Kita harus sadar kalau ada kelebihan subsidi akan membangkrutkan negara, sehingga kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara ini," katanya.
Ia berharap BBM bersubsidi bisa lebih digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena selama ini penggunaan BBM bersubsidi kerap salah sasaran.
"Untuk angkutan laut yang boleh memakai BBM bersubsidi hanya kapal nelayan, kapal perintis, Pelni dan kapal pelayaran rakyat," ujarnya.
Namun dia menyayangkan sosialisasi kebijakan yang berjalan kurang baik sehingga banyak pengusaha dan masyarakat yang terkejut dan kurang memahami.
Kurangnya sosialisasi tersebut akan berdampak pada menurunnya pendapatan pengusaha kapal logistik dan kargo sekitar 10 persen, namun sifatnya hanya sementara.
"Untuk selanjutnya hal itu bisa disesuaikan dengan mengenakan biaya tambahan pada pemilik barang," tutur wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Logistik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini.
Pembatasan BBM bersubsidi yang diberlakukan pemerintah sejak 4 Agustus 2014 ini difokuskan pada sektor-sektor tertentu seperti perkebunan, industri dan pertambangan.
INSA dukung kebijakan pembatasan BBM bersubsidi
...Sudah dua tahun terakhir pengusaha-pengusaha kapal di bawah asosiasi yang dipimpinnya tidak menggunakan BBM bersubsidi...
