Demokrat prioritaskan kadernya sebagai Cabup Musirawas

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Partai Demokrat Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, memprioritaskan kader sendiri sebagai calon bupati yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah 2015.

"Kita sekarang masih menyeleksi kader yang potensial untuk maju menjadi bakal calon bupati. Yang jelas partai akan mencoba mengusulkan kader sendiri," kata fungsionaris Partai Demokrat Musirawas Alamsyah A Manan di Musirawas, Selasa.

Ia mengatakan Demokrat Musirawas memiliki banyak kader yang layak diajukan sebagai calon bupati, namun untuk menentukan satu calon harus diseleksi secara ketat dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Meski demikian, tambah Alamsyah, pihaknya tidak menutup peluang untuk mengusung calon dari luar Partai Demokrat.

Hingga saat ini sudah banyak tokoh nonpartai yang menyatakan siap menjadi calon bupati dan merapat ke Demokrat.

Menurut Alamsyah, pihaknya masih menunggu keputusan DPR terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diajukan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatur pilkada langsung.

"Sekarang aturannya belum jelas, meskipun banyak pihak memperkirakan bahwa Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal tembus dan disahkan oleh DPR RI," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, Partai Demokrat tetap melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun eksternal, terkait Pilkada  Musirawas 2015.

Sementara itu salah seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musirawas Jas Karim menyatakan partainya belum menentukan calon bupati karena masih menunggu keputusan DPR.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah beberapa bakal calon bupati Musirawas melakukan komunikasi dengan PKB untuk meminta dukungan.

Menurut Jas Karim, PKB dan partai politik lain di Musirawas sudah bersepakat untuk meneliti sungguh-sungguh rekam jejak calon, sehingga akan diperoleh calon yang bersih, tidak terlibat kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Sepanjang bakal calon itu dosanya masih bisa dimaafkan rakyat tetap akan didukung, namun bila pernah terlibat kasus korupsi dan pelanggaran HAM tidak akan direspons," tandasnya.