Palembang (ANTARA Sumsel) - Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palembang telah terpenuhi sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan sementara perekrutan tenaga kerja baru dari 2015-2019.
"Kota Palembang baru saja mengangkat 797 orang PNS yang proses seleksinya digelar tahun 2014 dari formasi honor. Jumlah ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa tahun ke depan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang Kurniawan di Palembang, Jumat.
Ia mengemukakan, selain mendapatkan tambahan PNS, pemerintah pusat juga menerapkan aturan perpanjangan usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun.
"Karena aturan baru tersebut maka pada tahun 2015 ini tidak terdapat PNS yang pensiun atau sekitar 400 hingga 600 orang diperpanjang masa kerjanya," ujar dia,
Meskipun pemerintah pusat telah melarang perekrutan PNS, tapi pemerintah kota melalui unit pelaksana tugas diperkenankan untuk mengambil tenaga kerja harian. Pekerja ini diperkerjakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
"Mengenai jumlahnya, itu diserahkan kepada masing-masing unit kerja sesuai dengan ketersediaan anggaran. Pekerja ini sifatnya kontrak, jika kerjanya bagus dan masih dibutuhkan maka akan diperpanjang satu tahun, begitu selanjutnya," kata dia.
Ia menambahkan, sementara ini telah muncul wacana pengangkatan tenaga kerja non PNS untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan pemerintah.
Pekerja ini akan menerima gaji sesuai dengan kepangkatan yang diterapkan kepada PNS.
"Bedanya hanya tidak ada dana pensiun, tapi ini baru wacana dan belum diteruskan ke daerah," ujar dia.
Sebanyak 1.645 orang PNS bekerja di pemerintahan kota Palembang dengan beragam profesi seperti guru, tenaga medis, dan lainnya.
