Anggaran Pilada 201 daerah total Rp5,6 triliun

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Komisi Pemilihan Umum menyebutkan total anggaran untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di 201 daerah sebesar Rp5,6 triliun, belum termasuk tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, kata Komisioner Arief Budiman.

"Anggaran pilkada di masing-masing daerah berbeda, bervariasi.  Kalau secara kesleuruhan, berdasarkan laporan yang kami terima, itu mencapai Rp5,6 triliun kecuali tiga daerah di Sulawesi Tenggara," kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa.

Ketiga daerah itu adalah Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat.

Menurut Arief, ketiga daerah tersebut enggan menganggarkan dana pilkada karena pada saat penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada kejelasan mengenai pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Tiga daerah itu beralasan waktu itu masih Perppu, belum ada kejelasan Undang-undang. Kalau mengikuti perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dari Perppu itu, penyelenggaraan pilkada di 2015 sehingga ketiga daerah itu harus menganggarkan sekarang juga," jelas Arief.

KPU telah menerima laporan anggaran pilkada dari 201 daerah yang dijadwalkan akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di ujung tahun 2015.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, KPU menyusun draf jadwal pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak untuk 204 daerah pada 16 Desember.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji mengatakan ketiga tersebut beralasan perangkat daerah belum terbentuk, sehingga DPRD belum siap menyusun anggaran untuk pilkada.

Pemerintah pun telah menempuh berbagai upaya antara lain memfasilitasi pertemuan antara KPU daerah dengan pemda setempat.

"Kalau alasannya perangkat daerah belum tertata, DPRD belum siap dan KPUD belum terbentuk, saya kira semua bisa diatasi lewat daerah induk. Jadi kita harapkan dapat segera," tutur Dodi.