Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat berpeluang merealisasikan Pelabuhan Tanjung Api-Api pada era pemerintahan Joko Widodo karena egoisme antarsektoral yang kerap menjadi penghalang mulai ditekan.
Pengamat Ekonomi Hendri Saparini di Palembang, Jumat, mengatakan, Sumsel bisa berharap banyak dengan pemerintahan Jokowi jika benar-benar ingin menggolkan Pelabuhan Tanjung Api-Api.
"Saya melihat ada beberapa kasus di daerah lain yang cukup mirip dengan persoalan Sumsel tapi kini sudah terselesaikan," kata Hendri seusai menjadi pembicara pada Seminar Harian Bisnis Indonesia bertajuk "Tantangan dan Peluang Usaha di Era Pemerintahan Baru".
Ia mengatakan, Sumsel dapat merujuk proses pembangunan Jalan Tol Kualanamu Medan (jalan tol dari Kota Medan menuju Bandara Internasional Kualanamu hingga tembus ke Kota Tebing Tinggi) yang sempat terkendala pembebasan lahan.
Pada saat itu, terjadi persinggungan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintahan Provinsi Sumut serta Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Kini saya melihat sudah ada titik tengahnya dan proyek tersebut sudah siap jalan tahun ini, artinya pemerintah sudah menemukan pola untuk menekan egoisme antarlembaga yang menjadi permasalahan pokok untuk proyek seperti Tanjung Api-Api," ujarnya.
Ia tidak menyangkal, kejadian di Medan tidak bisa langsung difotokopi oleh Sumsel karena konflik kepentingan yang terjadi di daerah penghasil karet, kelapa sawit, dan batu bara ini memiliki karakteristik sendiri.
Namun, kehadiran langsung Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Tanjung Api Api, Kabupaten Banyusin, pada awal Desember lalu sudah mengisyaratkan bahwa sudah ada kesatuan visi dari seluruh kementerian untuk menggolkan mega proyek tersebut.
Presiden menjanjikan siap menguncurkan dana hingga Rp500 miliar secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
Ini membuktikan, persoalan seperti terkait kawasan hutan lindung yang dipersoalkan Kementerian Kehutanan, atau jalur rel kereta api yang dipersoalkan Kementerian Perhubungan sudah menemukan titik temu, kata Peniliti Center Of Reform in Ekonomics ini.
"Memang persoalan ekonomi di Sumsel ini hanya karena tidak ada pelabuhan internasional, selagi infrastruktur ini belum ada maka ekonomi akan begini-begini saja atau sebatas menjadi daerah pengekspor barang mentah," kata lulusan doktor bidang ekonomi politik internasional Universitas Tsukuba, Jepang ini.
Kawasan Tanjung Api Api ini memiliki lahan seluas 1.000 hektare yang akan diperuntukan sebagai pelabuhan barang internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Pemerintah daerah memprediksi dibutuhkan dana hingga Rp104 triliun untuk merealisasikan pembagunan pelabuhan, jalan tol, monorel, hingga kawasan industri. Sementara ini, untuk KEK sudah melewati proses pembebasan lahan.
Kehadiran pelabuhan internasional ini untuk memecah kebuntuan mengapa di Sumsel tidak ada industri hilirisasi seperti di Jawa dan beberapa daerah lain.
