Bupati Mura dapat mandat monitoring DPD Golkar

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Wakil Ketua DPP Golkar versi Agung Laksono yang juga Bupati Musirawas H Ridwan Mukti mendapat mandat untuk memonitoring seluruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) se-Indonesia termasuk Bengkulu, Sumsel, Lampung dan wilayah Sulawesi.

Tugas itu diberikan Ketua Umum Golkar Agung Laksono setelah keluar pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk melaksanakan pembenahan intern, kata H Ridwan Mukti di Musirawas, Senin.

Ia mengatakan, tujuan monitoring itu antara lain untuk membersihkan kepengurusan DPD Golkar yang disinyalir membelot dan tidak mau menerima penetapan Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Saya minta seluruh pengurus DPD harus tegak lurus dengan DPP, baik itu pengurus DPP Golkar Lampung, Bengkulu maupun Ketua DPD Golkar Sumsel dan tidak ada istilah "sapu bersih di sini, cuma jangan sampai ada keresahan diantara kita," ujarnya.

Kepengurusan Golkar dibawah pimpinan Agung Laksono sudah jelas azas legalitasnya yang disahkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan keputusan Kemenkum HAM dan amar keputusan Partai, kami minta kader Golkar seluruh Indonesia mempersiapkan Munas pada 2016," katanya.

Monas tersebut dilakukan dalam rangka merajut kembali anggota-anggota yang berseberangan, sehingga tidak ada lagi organisasi partai yang selama ini terjadi non blok dan harus segera kembali dibangun agar dapat menciptakan Munas Golkar yang demokratis.

Ia tetap memberikan kesempatan bagi DPD Golkar yang masih berseberangan dan dianggap tidak tertib untuk bersatu kembali.

Jika sudah diberikan waktu ternyata masih ada kepengurusan mempertahankan berbeda pandangan, maka DPP Golkar akan memberikan sanksi tegas.

Dengan demikian kesempatan yang diberikan waktu itu ada batasnya, jika masih tidak tertib maka kepengurusan DPD akan diberikan kepada karetaker yaitu orang yang ditunjuk langsung dari DPP, jelas calon Gubernur Bengkulu itu.