Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil palsu.
"Sesuai dengan kebijakan, pemerintah meniadakan penerimaan CPNS tahun 2015. Kami meminta masyarakat selalu menjadikan laman resmi Kemenpan-RB, www.menpan.go.id," ujar Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja di sela kunjungan jajaran Kemenpan-RB, dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi ke berbagai instansi pemerintah di Jakarta, Jumat.
Setiawan menyesalkan banyaknya informasi sesat yang disebar melalui media sosial tentang adanya penerimaan CPNS pada tahun 2015 di beberapa lembaga negara seperti Badan Narkotika Nasional dan di beberapa daerah.
Menurut dia, masyarakat harus tahu bahwa pemerintah tidak melakukan penerimaan CPNS pada tahun 2015, sesuai dengan surat edaran (SE) dari Menpan-RB Yuddy Chrisnandi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 yang ditujukan kepada para kepala daerah dan pejabat pembina kepegawaian di tingkat pusat.
Beberapa alasan tidak dilakukan penerimaan CPNS pada tahun 2015, sesuai surat edaran, adalah ada beberapa instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan penetapan struktur organisasi dan peta jabatan, menetapkan kebutuhan pegawai, menyampaikan data real jumlah PNS dan perkiraan PNS yang akan pensiun.
Selain itu, pemerintah belum menyediakan anggaran penerimaan CPNS tahun 2015, baik anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya mengunggah naskah soal ke sistem "computer assisted test" (CAT) serta biaya pelaksanaan seleksi.
Ada pun penerimaan CPNS akan kembali dibuka pada tahun 2016, namun terbatas hanya untuk bidang pendidikan, penegak hukum serta kesehatan.
"Selain itu pemerintah akan menerima jabatan fungsional teknis tertentu yang sesuai dengan program Nawa Cita pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo," tutur Setiawan.
Pada hari ini, Jumat (24/7), Menpan-RB Yuddy Chrisnandi beserta jajaran Kemenpan-RB mengadakan kunjungan ke beberapa instansi pemerintah yaitu BPOM RI, Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat, PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Persero, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.
Ini dilakukan untuk memeriksa kinerja dan kedisiplinan para ASN di instansi-instansi pemerintah setelah Libur Lebaran 2015.
