Turunnya harga komoditas berdampak buruk bagi Sumatera-Kalimantan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kalimantan hingga kini masih mengandalkan komoditas perkebunan dan pertambangan, sehingga dampak buruk menurunnya harga komoditas ekspor itu paling dirasakan masyarakat di dua daerah tersebut.

"Masyarakat di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari sumber daya alam (SDA), dalam kondisi penurunan ekonomi global dan harga komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara sangat merasakan dampak kondisi sulit tersebut," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada acara Seminar Nasional dan Diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia 2014 "Memperkuat Modal Dasar Konektivitas" di Palembang, Kamis.

Menurut dia, dampak turunnya harga komoditas ekspor itu pertumbuhan ekonomi terutama di dua pulau tersebut yang mengandalkan sumber daya alam cukup rendah.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di Sumatera mencapai 3,5 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan hanya 1,3 persen.

Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena dapat memicu timbulnya berbagai masalah perekonomian dan sosial yang dapat memperburuk kondisi sulit dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini, katanya.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih tergantung dengan komoditas ekspor SDA yang sangat terpengaruh dengan harga pasaran dunia.

"Dalam beberapa tahun terakhir harga pasaran komoditas tersebut turun sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi negara ini sangat tergantung dengan SDA, oleh karena itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini kegiatan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah perlu diubah dengan mengolahnya menjadi bahan jadi.

Selain itu, untuk mengatasi masalah perekonomian sekarang ini diperlukan visi yang kuat, aktivitas yang fokus, kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, dan membuat kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi serta defisit transaksi berjalan, kata Gubernur BI.