Pemkot Palembang akan bangun rusunawa

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Palembang tahun 2016 menargetkan mulai membangun satu unit rumah susun sewa untuk mengurangi kawasan pemukiman kumuh yang diharapkan akan berkurang 10 persen setiap tahun hingga 2019.

Kepala Bidang Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahaan Rakyat Cipta Karya Kota Palembang, Albert Midianto di Palembang, Senin, mengatakan, pemkot saat ini sedang mengupayakan lahan dengan luas minimal sekitar 4.000 meter untuk proyek rumah susun sewa (Rusunawa) tersebut.

"Pemkot sudah merencanakan akan dibangun di Kecamatan Sematang Borang karena di kawasan itu masih banyak lahan yang tersedia. Saat ini, sedang tahap pendataan lahan, jika memang ada maka akan dilanjutkan dengan tahapan penentuan titiknya," kata Albert seusai lokakarya program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan fasilitator program.

Ia mengemukakan, setelah pemkot berhasil mendapatkan lahan rusunawa maka akan dilanjutkan dengan tahapan pengajuan proposal ke Kementerian PU-Pera.

Jika proses ini berjalan sesuai rencana maka ditargetkan pada 2017 sudah berdiri satu unit rusunawa lagi di Palembang, setelah sebelumnya membangun Rusunawa Kasnariansah dan Rusunawa Kertapati.

"Pada dasarnya, dana di pemerintah pusat itu tersedia, tinggal lagi bagaimana pemerintah di daerah untuk mengusahakan lahannya. Jika bisa dapat lebih dari 4.000 meter maka bisa saja dibuat dua hingga tiga tower dengan masing-masing terdiri atas 5-10 lantai," ujar dia.

Terkait lahan ini, Albert menerangkan, bukanlah perkara mudah mengingat dibutuhkan areal yang luas.

Sementara, seiring dengan pertumbuhan kota, ia melanjutkan, membuat harga lahan semakin tinggi dan sulit didapatkan dengan harga yang sesuai kemampuan APBD/APBN.

"Itulah mengapa pemkot memproyeksikan Sematan Borang, karena kawasan pinggiran Kota Palembang ini masih menjanjikan jika dibuat dua hingga tiga tower," ujar dia.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan bebas dari kawasan kumuh pada 2019 sesuai dengan program "100 0 100" (seratus persen layanan air bersih, nol persen kawasan kumuh, 100 persen sanitasi layak) yang dicanangkan pemerintah pusat sejak 2015.