Penerimaan pajak Palembang terganggu pelemahan ekonomi

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Penerimaan pajak Kota Palembang, Sumatera Selatan, terganggu terkait pelemahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri sehingga per Agustus 2015 hanya merealisasikan 52,59 persen dari target senilai Rp472 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Agus Kelana, seusai rapat koordinasi Pedapatan Asli Daerah tahap II bersama Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Selasa, mengatakan, seharusnya realisasi per Agustus untuk 11 sektor pajak sudah mencapai 66,67 persen.

Namun, tegasnya, penurunan ekonomi membuat realisasi secara bulanan juga sulit dicapai untuk beberapa sektor.

"Ada empat sektor yang tidak sesuai target dari 11 yang ada, yakni pajak hotel yang baru 63,12 persen, pajak reklame 63,85 persen, pajak bumi dan bangunan 41,98 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 47,92 persen," kata dia. 

Untuk sektor pajak hotel, menurutnya pemkot cukup optimistis karena tidak tercapainya target hingga Agustus ini karena sejumlah manajemen hotel berbintang di Palembang yang sengaja menunda pembayaran.

"Ini persoalan piutang belum terbayar saja, nanti juga akan membayar karena pihak hotel tentunya tidak mau terkena denda sebanyak dua persen dari pajak jika lewat dari tanggal 15 setiap bulannya," kata dia.

Sementara untuk pajak reklame, yang baru tercapai Rp9,5 miliar dari target Rp14 miliar hingga akhir tahun, Agus sedikit pesimis mengingat saat ini masyarakat menggurangi aktivitas ekonomi.

Begitu pula dengan BPHTB, karena saat ini masyarakat cenderung menjual aset dibandingkan membeli tanah dan rumah. 

"Jika sebelumnya, masyarakat membeli tanah dan properti untuk investasi, kini mereka cenderung menjualnya untuk membayar hutang dan bertahan di tengah situasi saat ini," kata dia.

Sementara untuk PBB, Agus memperkirakan bakal tercapai karena secara psikologis masyarakat cenderung membayar pada batas akhir yakni per 31 September 2015.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, PBB pasti capai target," ujar dia.

Terdapat 11 sektor penerimaan Pemerintah Kota Palembang dari pajak, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pelanggan PLN, pajak penerangan jalan pelanggan non PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, dan BPHTB.

Dari keseluruhan sektor penerimaan pajak tesebut, terdapat dua sektor yakni pajak sarang burung walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang mampu menembus realisasi hingga 80 persen. 

Selebihnya, hanya mencapai 60-70 persen per Agustus dan realisasi terendah yakni PBB dan BPHTB.

Sementara berdasarkan data per Juli 2015, penerimaan PAD Kota Palembang dari sektor pajak terealisasi 50,26 persen atau Rp237 miliar dari target Rp472 miliar, retribusi daerah terealisasi 41,34 persen atau Rp48 miliar dari target Rp117 miliar.

Kemudian, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 10,56 persen atau Rp5 miliar dari target Rp50 miliar, dan lain-lain PAD terealisasi 61,96 persen atau Rp83 miliar dari target Rp133 miliar.

Ia juga menyebut realisasi penerimaan dari PAD per Juli mencapai 48,37 persen atau Rp374 miliar dari target Rp773 miliar.

Pelaksana Tugas Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan PAD ini harus digenjot karena pada tahun ini Palembang mendapatkan pengurangan Dana Alokasi Umum sebesar Rp50 miliar sebagai dampak aturan dana bagi hasil migas.

"Sehingga untuk tetap menjalankan program secara optimal maka harus mampu menutupi defisit anggaran. Ke depan semua SKPD akan dilibatkan untuk mencapai semua target," kata Harnojoyo.