Palembang (ANTARA Sumsel) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 16 orang saksi kasus dugaan suap laporan kerja pertanggungjawaban kepala daerah 2014 dan pembahasan RAPBD 2015 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pemeriksaan yang dua hari sebelumnya secara berturut-turut dilakukan di Markas Komando Brimob Polda Sumatera Selatan, Bukit Besar Palembang, kini dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertutup di Markas Polda Sumsel di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Rabu.
Para saksi yang diperiksa tim penyidik KPK kali ini yakni sembilan orang terdiri atas sopir, pegawai BUMD, ajudan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari hingga PNS/pejabat di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, serta tujuh anggota DPRD kabupaten setempat.
Berdasarkan pemantauan dan informasi yang dihimpun di lokasi pemeriksaan itu, saksi yang diperiksa tim penyidik KPK yakni Damin (sopir pribadi keluarga tersangka Bambang Kariyanto), Haryanto (ajudan Bupati Musi Banyuasin), Tri Maya Sari (staf keuangan PT Energi Cipta Utama), Sayuti (staf Sekretariat Daerah Musi Banyuasin), Achmad Rizwan (Kepala Staf Protokoler Bupati Musi Banyuasin).
Al Khalid (staf Bappeda Musi Banyuasin), Kholil Albab (staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga), Achmad Fadly (Kasi Pengendalian dan Operasional Dinas PU Bina Marga), Fathahissalam (Kabid Prasarana dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Cipta Karya).
Kemudian tujuh anggota DPRD Musi Banyuasin yang dilakukan pemeriksaan pada hari ini yakni Sodingun, Nyadi Yanto, Junsak Hasanudin, Rustam, Abdul Kadir, Arahman, Iwan Aldes.
Sebelumnya, tim penyidik KPK di Mako Brimob Polda Sumsel, pada Senin (31/8) dan Selasa (1/9) memeriksa lebih dari 20 anggota DPRD dan pejabat Pemkab Musi Banyuasin sebagai saksi kasus dugaan suap itu.
Kasus dugaan suap pejabat Pemkab Musi Banyuasin kepada anggota DPRD setempat dengan tersangka sementara ini yang telah ditetapkan KPK 10 orang termasuk Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty.
Sementara sebelumnya Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarot Padakova menjelaskan bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini memfasilitasi KPK melakukan pemeriksaan saksi atas kasus dugaan suap yang diungkap berdasarkan hasil operasi tangkap tangan terhadap empat pejabat dan anggota DPRD Musi Banyuasin di kediaman tersangka Bambang salah seorang anggota DPRD kabupaten itu di Jalan Sanjaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang pada 19 Juni 2015.
"Kami hanya memfasilitasi pemeriksaan sesuai dengan surat permohonan dari KPK kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Iza Fadri untuk meminjam tempat dan bantuan personel pengamanan," ujarnya.
Kasus suap laporan kerja pertanggungjawaban kepala daerah 2014 dan pembahasan RAPBD 2015 Musi Banyuasin terungkap saat tim KPK melakuan operasi tangkap tangan (OTT)) empat pejabat dan anggota DPRD kabupaten setempat
Keempat orang yang ditangkap dalam OTT itu yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Musi Banyuasin Syamsudin Fei, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar, serta dua anggota DPRD kabupaten setempat Bambang dan Adam Munandar.
Keempat pejabat dan anggota DPRD Musi Banyuasin itu ditangkap di kediaman tersangka Bambang di Jalan Sanjaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, pada Jumat (19/6) malam sekitar pukul 21.00 WIB.
Saat melakukan penangkapan tim penyidik KPK mendapati tas berwarna merah marun berisi uang suap senilai Rp2,5 miliar.
Hasil dari pengembangan penyidikan pada 14 Agustus 2015, pihak KPK menetapkan Bupati Musi Banyuaisn Pahri Azhari dan istrinya Lucianty sebagai tersangka (diduga keduanya sebagai pihak pemberi suap).
Kemudian pada 21 Agustus 2015, KPK kembali menetapkan empat tersangka unsur pimpinan DPRD Musi Banyuaisn Riamon, Aidil Fitri, Islan Hanura, dan Darwin.
KPK periksa belasan saksi kasus suap DPRD Muba
...Para saksi yang diperiksa tim penyidik KPK kali ini yakni sembilan orang terdiri atas sopir, pegawai BUMD, ajudan Bupati Muba hingga PNS/pejabat serta tujuh anggota DPRD...
