Presiden Jokowi minta kebun binatang berstandar internasional

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo meminta taman hewan atau kebun binatang atau lembaga konservasi hewan yang ada diperbaiki agar sesuai dengan standar internasional untuk sarana rekreasi dan sekaligus sarana edukasi serta konservasi satwa.
       
Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan Kepala Negara meminta taman hewan atau kebun binatang yang ada diperbaiki hingga bisa memenuhi standar yang berlaku internasional.
       
"Pesan Presiden agar dibantu taman hewan (kebun binatang) yang ada hingga mencapai kelayakan sesuai etika pelestarian satwa," kata Rahmat.
       
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKBSI Tony Sumampau mengatakan Presiden memberikan arahan agar PKBSI mengajukan dua hingga tiga taman satwa yang perlu perbaikan, baik manajerial pengelolaan maupun fasilitas, sehingga sesuai dengan standar yang ada.
      
"Presiden memberikan arahan yang singkat dan jelas, PKBSI suruh ajukan usulan Kebun Binatang mana saja yang menjadi prioritas dan butuh biaya berapa, fokus antara 2-3 kebun binatang untuk satu tahun ke depan," katanya.
       
Hal yang kedua disampaikan Presiden, terkait dengan penyelamatan spesies langka, Kepala Negara meminta mana yang menjadi prioritas dan akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi.
       
"Kami sampaikan misalnya badak Sumatera, kita carikan habitat dan lahan. Kita ingin ada second habitat, karena lahan yang ada sudah tidak cukup, namun masalahnya karena ada pemerintah wilayah yang mengatakan akan kehilangan ikon bila provinsi lain memiliki badak yang sama," paparnya.
       
Selain badak, kata Tony, juga mendesak untuk dilindungi adalah burung berkicau yang semakin berkurang akibat kegiatan hobi, sehingga semakin sulit ditemukan di alam bebas.
       
Taman Hewan Tak Layak
  
Dalam kesempatan itu, Rahmat juga mengatakan setidaknya ada 10 taman hewan di Indonesia yang tidak memenuhi standar dan diharapkan bisa terus diperbaiki sehingga memenuhi kelayakan.
       
"Mohon maaf, biasanya yang dikelola oleh pemerintah daerah," katanya.
       
Rahmat mengatakan masalah yang kerap ditemui karena pengelola tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengurus taman hewan atau kebun binatang.
       
Selain pegawai yang ditempatkan selalu berpindah dari satu dinas ke dinas yang lain sehingga tidak memiliki keahlian, juga kepala pengelola taman hewan atau kebun binatang tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola kebun binatang, juga enggan mengikutsertakan petugasnya dalam kegiatan pelatihan pengelolaan kebun binatang yang diselenggarakan.
       
PKBSI, kata Rahmat, sebetulnya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah manapun untuk membantu pembelajaran pengelolaan kebun binatang.  
  
Bagi Rahmat, keberadaan kebun binatang selain untuk edukasi juga bisa menjadi salah satu sarana peredam konflik antarmasyarakat karena sifat kebun binatang yang bisa menjadi sarana rekreasi.