Yusril : bangsa Indonesia perlu reformasi tatanan kenegaraan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Bangsa Indonesia perlu mereformasi tatanan kenegaraan yang ada saat ini untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat di Republik Indonesia.
       
"Langkah pertama adalah mereformasi tatanan negara agar lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Yusril Ihza Mahendra dalam acara Syukuran 60 Tahun dan Peluncuran Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Sabtu.
       
Menurut dia, kerja yang dilakukan berbagai pihak terkait saat ini seharusnya tidak hanya bekerja tetapi kerja keras harus dilandasi pemikiran yang jelas dalam mengatasi persoalan dan fokus pada pemecahan masalah bangsa agar dapat melangkah ke depan.
       
Yusril mengingatkan saat ini Indonesia masih hidup sebagai bangsa yang miskin dan tertinggal dari bangsa lain serta menjadi tantangan masa depan.
       
Untuk itu, ujar dia, perlunya sumber daya alam yang melimpah di Tanah Air benar-benar diberdayakan secara sistematik untuk kesejahteraan sebesar-besanya masyarakat.
       
Yusril juga mengingatkan bahwa kepentingan nasional tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi dan regionalisasi yang dinilai kerap terselip kepentingan negara-negara yang lebih kuat.
       
"Kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang. Bangsa kita harus cerdas dan jeli agar tidak tertipu dan terkooptasi bangsa lain," ucapnya.
       
Dia juga menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum di mana pun selalu berkorelasi dengan kemajuan politik, ekonomi, dan sosial.
      
Sebagaimana diwartakan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan ketimpangan beragam aspek perekonomian seperti penguasaan lahan di tengah masyarakat dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.
       
"Banyak persoalan berat yang dihadapi Bangsa Indonesia. Salah satu persoalan pelik itu menyangkut keadilan sosial yang tak kunjung terealisasi," kata Zulkifli Hasan dan mengingatkan bahwa sila kelima Pancasila jelas-jelas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
       
Zulkifli mencontohkan salah satu contoh ketimpangan yang besar adalah sebanyak sebanyak 0,2 persen orang yang menguasai 74 persen lahan, sedangkan hampir seluruh populasi atau 99,08 persen penduduk Indonesia hanya menguasai lahan yang tersisa atau sekitar 26 persen saja.
       
Hal itu, ujar dia, jelas sebuah ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negara yang menganut sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
       
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan di dalam masyarakat lebih berbahaya daripada persoalan melambatnya pertumbuhan perekonomian.
       
"Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki," kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam acara "News Forum Redaksi Indonesia 2016: Challenges and Opportunities" di MNC News Center di Jakarta, Kamis (21/1).
      
 Menurut Wapres, banyak negara lebih menghadapi masalah lebih karena ketimpangannya yang melonjak dibandingkan dengan masalah melambatnya pertumbuhan.