Moratorium izin perkebunan sawit bakal untungkan petani

Palembang (ANTARASumsel) - Rencana penangguhan izin dan pemberian konsesi perkebunan sawit diprediksi bakal menguntungkan petani swadaya karena memiliki kesempatan untuk menambah luas lahan, kata pejabat perkebunan Sumatera Selatan.

Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Sumsel Anung Riyanta, di Palembang, Selasa, dari 3,47 juta hektare total peruntukan kawasan perkebunan budi daya di Sumsel, saat ini baru terpakai sekitar 2,62 juta hektare (tanaman karet 1,2 juta ha, kelapa sawit 982.172 ha, dan kopi 250.000 ha).

"Artinya masih tersedia sekitar 800.000 ha lagi yang bisa dijadikan perkebunan. Jika moratorium ini diberlakukan, maka ini menjadi kesempatan petani untuk menambah luas lahan karena tidak perlu bersaing dengan perusahaan besar," kata dia.

Ia melanjutkan, peluang ini semakin terbuka karena penggunaan lahan di bawah 25 ha tidak perlu mengantongi izin, sehingga tidak bakal terganggu dengan moratorium itu.

Namun di balik potensi yang ada, ia juga tidak menutup mata bahwa moratorium ini akan menurunkan investasi perkebunan sawit.

"Ada dua makna dari rencana moratorium ini, tapi terlepas dari itu semua sejatinya moratorium merupakan pilihan tepat saat ini karena luas lahan perkebunan konsesi perusahaan sudah melampaui milik rakyat," kata dia lagi.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumsel Harry Hartanto mengatakan saat ini terdapat sekitar 1 juta ha lahan sawit di Sumsel dengan komposisi 43 persen milik rakyat dan 57 persen milik perkebunan.

Lantaran adanya kemitraan antara petani dan perusahaan, maka sektor sawit terbilang lebih tahan dihantam pelemahan ekonomi global.

"Karena ada perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan tidak semata-mata barang mentah tapi sudah dibuat turunannya. Produk yang dihasilkan tidak hanya diekspor, tapi diserap di dalam negeri sendiri. Berbeda dengan karet yang sebagian besar perkebunannya milik rakyat," kata dia pula.