Menteri ATR serahkan sertifikat legalisasi aset

Oleh Dolly Rosana

Palembang, 27/6 (Antara) - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan ribuan sertifikat program legalisasi aset dan reformasi agraria, sekaligus memperingati Nuzulul Quran dan pemberian santunan di kantor BPN Provinsi Sumatra Selatan di Palembang, Senin.

Ferry menjelaskan, Sumatera Selatan dalam pencapaian program BPN sudah menembus 60 persen atau sesuai target Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tahun ini per Juni 2016.

"Kementerian ATR percepatan dan dapat meningkat terus di setiap tahunnya," kata dia.

Ia menjelaskan, proses sertifikasi program legalisasi aset sangat diperlukan karena hal ini penting untuk menghubungkan pengakuan antara manusia dengan tanah atau memperkuat kepemilikan lahan bagi masing-masing daerah.

Ia berharap, penggunaan legalisasi aset itu dapat dilakukan sebaik-baiknya.

"Jangan hanya mementingkan bagusnya laporan untuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saja, melainkan kinerja juga harus maksimal," kata Ferry.

Kepala BPN Wilayah Sumatera Selatan, Arif Pasha mengatakan, daerahnya mendapat target legalisasi aset sebanyak 51.358 bidang, sudah terealisasi 26.128 bidang.

Terdiri atas bidang prona 61,42 persen, Pertanian 35,87 persen, UKM 41,2 persen, transmigrasi 80,79 persen, nelayan 25 persen, redistribusi 2,17 persen dan BMN 13 persen.

"BPN optimistis target dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR dapat terealisasi," kata Arif.

Untuk target realisasi dari pagu anggaran Rp132,691 miliar sampai pertengahan Juni 2016, capaian kinerja penyerapan dan realisasi anggaran baru mencapai Rp39,208 miliar atau 30 persen.

Selain itu, BPN Sumatera Selatan juga telah melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di daerahnya selama 2015-2016, diantaranya pengadaan tanah jalan tol Palembang-Indralaya, saat ini proses pelaksanaan telah mencapai 91 persen sudah diganti rugi kepada pihak berhak maupun uang ganti rugi dititipkan di pengadilan karena sengketa ada 9 persen.

"Sebanyak 9 persen ini dalam proses penitipan, sedang nilai ulang dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung," kata dia.

Pengadaan tanah untuk pusat pengembangan kerbau rawa di Banyuasin telah selesai dilaksanakan pembayaran pada April 2016 dan 100 persen sudah bebas.

Pengadaan tanah untuk waduk Tiga Dihaji di OKU Selatan saat ini sedang dalam proses pengukuran, identifikasi dan inventarisasi.

Pengadaan tanah pembangunan interkoneksi tenaga listrik Sumatera Jawa di Muara Enim, OKU, OKU Timur, dan OKI secara terpisah ada yang telah dibebaskan dan sebagian masih dalam proses penilaian KJPP dan musyawarah.

Pengadaan tanah pembangunan perluasan lintasan dayung dan jalan inspeksi di Jakabaring Palembang dalam suksesnya pesta olahraga Asian Games ke-18 tahun 2018.

"Untuk pengadaan perluasan lintasan dayung dan jalan inspeksi di Jakabaring saat ini masih dalam proses penilaian KJPP," kata dia.

Arif menambahkan, juga ada penyelesaian pengadaan tanah pembangunan kawasan pasar umum dan perniagaan terpadu Kota Tebing Tinggi telah selesai dilaksanakan pembayaran dan 100 persen bebas.

Untuk pengadaan tanah guna irigasi di Musi Rawas telah selesai dilaksanakan pembayarannya dan 100 persen sudah bebas.

Khusus konflik pertanahan atau penyelesaian sengketa dari 2015 hingga pertengahan Juni 2016 tercatat ada 57 yang diproses dan 25 masalah diantaranya sudah selesai dan 31 masih berjalan.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengungkapkan, pemprov mengharapkan agar Kementerian ATR juga BPN Sumsel membantu dalam hal legalisasi aset terutama guna mendukung terselenggaranya Asian Games 2018.

"Setiap pembangunan ataupun rencana yang positif, biasanya ada kendala. Dan rata-rata yang berpengaruh yakni pembebasan lahan. Di Sumsel pun begitu. Masalah lahan adalah hal paling krusial dan membutuhkan proses", kata Alex.

Dalam acara tersebut, Menteri ATR menyerahkan bingkisan kepada 15 orang anak yatim dan 15 orang cleaning servis di Kanwil BPN Sumsel, selanjutnya berbuka puasa dan salat magrib bersama.