Kondisi Orang Rimba Jambi makin memprihatinkan

id suku orang rimba, suku anak dalam orang rimba jambi, aliansi masyarakat adat nusantara, aman

Kondisi Orang Rimba Jambi makin memprihatinkan

Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) asal Jambi berada di Panti Sosial Karya Wanita Harapan (PSKWH) Km 10 Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (8/6) (Foto Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/16/den)

Pekanbaru (ANTARA Sumsel) - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyebutkan kondisi Suku Orang Rimba atau Anak Dalam di Provinsi Jambi semakin parah, meski sudah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Setelah kedatangan itu sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Malah sekarang kondisinya makin parah, orang rimba (suku anak dalam) banyak terjangkit penyakit TBC," kata Ketua Pengurus Besar AMAN, Monica Chritianingrum di Pekanbaru, Selasa.

Suku Anak Dalam yang terjangkit TBC tidak bisa mendapatkan obat seperti biasanya. Karena obat tradisionalnya yang biasa dicari di hutan yang tidak bisa dimasukinya lagi akibat adanya perusahaan yang mendapatkan lahan dari penetapan kawasan hutan oleh negara.

"Orang itu obatnya tradisional, haris masuk ke hutan mengambilnya. Karena tak punya lahan, mereka tak punya pilihan. Jadinya banyak yang terjangkit TBC. Dari segi kesehatan kondisinya menurun," ujar Monica.

Pada saat kedatangan presiden menurut dia, Kementrian Sosial diminta membuatkan rumah bagi Suku Anak Dalam. Tapi menurutnya itu bukanlah kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan mereka lari dari rumah ketika hujan karena takut dengan bunyi genteng.

"Jadi pemerintah harus tahu kebutuhannya," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat adat punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Pihak lain tidak boleh memaksa  harus budaya seperti apa. Namun yang terjadi saat ini masih banyak hak-hak suku anak dalam yang malah dilanggar.      
Menurutnya pemerintah harus masuk tak cuma dari sisi sosial tapi juga pendidikan dan ekonomi. Tapi, kata dia, jangankan untuk itu, komunitas adat saja banyak yang belum disentuh pemerintah sama sekali. "Seperti di Palu itu ada yang pemerintah belum masuk," sebutnya.

PB AMAN di Pekanbaru dalam rangka musyawarah wilayah AMAN Riau 20-21 Juli. Selain itu juga memantau permasalahan komunitas adat di Riau yang sering juga berkonflik akibat hilangnya hak tanah adat mereka.