Pangkalpinang (ANTARA Sumsel) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah meluncurkan 301 kabupaten/kota menjadi Kota Layak Anak (KLA), guna memenuhi hak dan melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan kejahatan.
"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berkomitmen mewujudkan KLA di daerahnya," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat mencanangkan Kota Pangkalpinang sebagai KLA di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia menjelaskan untuk menjadi KLA, kabupaten/kota harus memenuhi 31 indikator dan beberapa penghargaan yang diterima kepala daerah yang dinilai berhasil menjalankan berbagai indikator dan klaster pemenuhan dan perlindungan terhadap anak.
"Saya belum bisa menyatakan Kota Pangkalpinang sebagai KLA, karena baru pencanangan dan harus memenuhi indikator-indiktor yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia mengatakan untuk mewujudkan KLA ini, perlu komitmen kepala daerah, SKPD dan dukungan dunia usaha, tokoh masyarakat untuk memenuhi hak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
"Saya berharap pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan KLA, untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak," ujarnya.
Menurut dia saat ini Indonesia darurat kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fhisik, seks, penantaran dan kekerasan lainnya.
"Bebagai kekerasan terhadap anak ini harus segera dihancurkan, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah membatasi kita untuk melakukan kekerasan terhadap anak," ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota untuk berkomitmen mewujudkan KLA, sebagai kekuatan untuk pemenuhan hak anak sekaligus melindungi mereka dari berbagai ancaman bahaya.
"Kami berharap seluruh elemen masyarakat mendukung KLA ini agar generasi penerus bangsa ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik," harapnya.
Berita Terkait
Jasa Raharja pastikan bus Mudik Gratis BUMN penuhi standar keselamatan
Jumat, 5 April 2024 12:12 Wib
BI Sumsel siapkan Rp5,3 triliun untuk penukaran uang layak edar
Senin, 18 Maret 2024 22:00 Wib
Pemkab Musi Banyuasin targetkan renovasi 549 rumah tak layak huni
Rabu, 28 Februari 2024 18:47 Wib
Prabumulih targetkan permak 300 rutilahu jadi layak huni
Jumat, 23 Februari 2024 20:46 Wib
Biaya bedah rumah beda-beda, ini penjelasan Pemprov Sumsel
Jumat, 23 Februari 2024 18:04 Wib
Pemkab OKU targetkan bedah 70 rumah tidak layak huni pada 2024
Kamis, 22 Februari 2024 20:12 Wib
Pemprov Sumsel jalankan "gertak" bedah 6.000 RTLH
Kamis, 22 Februari 2024 15:54 Wib
OKU Selatan bikin 15 unit rumah jadi layak huni
Jumat, 16 Februari 2024 22:12 Wib