PPP targetkan raih enam kursi DPRD Palembang

Palembang (ANTARA Sumsel) - DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan menargetkan meraih enam kursi di DPRD Kota Palembang pada pemilu 2019, atau bertambah empat kursi dari yang ada sekarang dua kursi.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Agus Sutikno menyampaikan hal itu pada pembukaan musyawarah cabang PPP Kota Palembang, Jumat.

Menurut dia, target Kota Palembang itu kembali pada sejarah, karena PPP pernah jaya di Palembang.

"Target enam kursi di DPRD Kota Palembang itu pada pemilu tahun 2019, bukan mengada-ngada, karena kita pernah mencapainya, yang disebut terlalu optimistis atau ambisius, kalau kita tidak pernah mencapainya," katanya.

Ia mengatakan, PPP pernah mencapainya di Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, Ogan Komering Ilir, kemudian Kabupaten Lahat dan itu sumber-sumber kursi partai berlambang kabah tersebut di Sumsel.

Ia menuturkan, DPC itu bangunan untuk di kabupaten/kota, oleh karena itu DPW melihat kader-kader di Kota Palembang ada beberapa yang memang dalam kontek kapasitas sudah cukup diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPC.

"Akan tetapi, sebagai Ketua DPW tentu saya tidak akan melepas, ketika terpilih menjadi ketua DPC nanti di dalam permusyawaratan maka DPW sekaligus organisasi diatasnya bertanggung jawab untuk membina, tapi kami konsen kader yang paling utama," ujarnya.

Ia menyatakan, kalau di Kota Palembang ini merupakan musyawarah cabang yang keempat dan selanjutnya besok ada tiga daerah lagi dan pada saat musyawarah kerja nasional (mukernas) 31 Oktober 2016 selesai semua.

"Saya akan menurunkan seluruh kekuatan partai mendampingi ketua DPC untuk melaksanakan musyawarah anak cabang pada Desember 2016 selesai semua," tutur Agus yang juga anggota DPRD Sumsel tersebut.

Dengan begitu maka pada Harla PPP 5 Januari 2017 akan dikukuhkan seluruh pengurus PPP di Sumatera Selatan.

Jadi, pada 2017 itu tahun bagaimana untuk konsolidasi menyeluruh, selanjutnya 2018 melaksanakan program-program menyentuh masyarakat, sedangkan 2019 merupakan tahun pembuktian melalui pemilu, katanya.