Golkar siapkan semua hal hadapi verifikasi partai

id Golkar, verifikasi kpu, pemilu, kelengkapan berkas kpu

Golkar siapkan semua hal hadapi verifikasi partai

Partai Golkar (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Palembang (ANTARA Sumsel) - DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan semua hal diperlukan untuk menghadapi verifikasi partai politik yang akan datang.

"Kita sudah pernah diverifikasi dan hasilnya bagus, tinggal me-review ulang lagi," kata Sekretaris DPD Golkar Provinsi Sumsel, Herpanto saat ditanya mengenai kesiapan partai itu dalam menghadapi verifikasi partai di Palembang, Selasa.

Menurut dia, mungkin data-data struktur kepengurusan partai, tetapi secara format atau lokasi sekretariat dari DPD I hingga ke tingkat kecamatan dan itu tidak ada masalah.

Ia mengatakan, ketika nanti verifikasi partai itu dimulai, pihaknya sudah menyiapkan semuanya.

Hanya saja, lanjutnya secara administrasi Partai Golkar akan melengkapi apa yang menjadi tuntutan dari formulir-formulir yang akan diisi oleh KPU, sesuai format yang diinginkan untuk Pemilu 2019.

Sementara mengenai musyawarah daerah tingkat kabupaten dan kota di Sumsel, ia menjelaskan, sekarang ini musyawarah daerah lagi dalam proses.

Kalau seandainya verifikasi dilaksanakan sebelum musda, mereka tetap saja perlu data. Soal nanti siapa saja yang menjadi pengurus, tetap tidak ada masalah. Apakah nanti berubah dari si A menjadi si B tidak masalah, yang penting struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa tetap eksis, itu yang di harapkan oleh KPU, ujarnya.

Ia menuturkan, musda tetap jalan, hanya alamat dan struktur dari tingkat pusat ke tingkat desa itu ada atau tidak.

Mengenai musda itu sendiri, ia menuturkan, selain tingkat provinsi yang sudah dulu menggelar musda juga ada tiga kabupaten/kota lainnya yaitu Prabumulih, Empat Lawang dan Lubuk Linggau.

Sementara untuk kabupaten dan kota lainnya akan menyusul dijadwalkan yang diharapkan sebelum 2017 sudah selesai semua.

Kalau untuk kepengurusan tingkat kecamatan hingga tingkat desa penyelesaiannya sampai April 2017, karena Golkar Sumsel sudah punya jadwal sendiri yang mengatur itu, katanya.