Jakarta (ANTARA Sumsel) - Bank Indonesia menyatakan reformasi struktural perekonomian di dalam negeri terus berjalan, yang ditandai dengan konsistensi pelaksanaan 13 paket kebijakan ekonomi.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dalam diskusi ASEAN-Japan Centre di Tokyo, Jepang, untuk menanggapi banyaknya informasi di luar negeri tentang Indonesia yang tidak faktual mengenai kondisi perekonomian.
"Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap reformasi struktural, tercermin dari 13 paket deregulasi kebijakan di bidang ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah," kata Mirza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Mirza mengatakan, tim gugus tugas paket kebijakan ekonomi juga telah dibentuk. Pembentukan tim gugus tugas ini untuk memastikan konsistensi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.
Hasil dari pelaksanaan paket ekonomi juga, kata Mirza, telah mendongkrak aliran investasi. Misalnya deregulasi kebijakan dengan layanan "One Stop Service" untuk perizinan investasi.
Kemudian, kebijakan pemberian bebas visa kepada 169 negara untuk meningkatkan arus wisatawan ke Indonesia.
"Hal itu sejalan untuk mengembangkan sektor unggulan baru yakni sektor pariwisata," ujar dia.
Dari sisi kebijakan moneter, kata Mirza, BI juga telah memperkuat transmisi kebijakan suku bunga acuan, dengan mengubah instrumen Bank Indonesia Rate/BI Rate menjadi "BI 7-Day Repo Rate" atau suku bunga transaksi surat berharga berketetapan dengan tenor tujuh hari.
"Pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial juga telah dilakukan. Ke depan, masih terdapat peluang untuk melakukan pelonggaran kebijakan, tentunya dengan selalu melihat dinamika perekonomian yang terjadi," ujarnya.
BI mengatakan koordinasi pihaknya dan pemerintah juga telah semakin kuat untuk memperbaiki fundamental ekonomi. BI memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 2 persen-2,5 persen di 2016 dan 2,5 persen-3 persen di 2017, serta pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9 persen-5,3 persen pada 2016, dan 5,1 persen-5,5 persen pada 2017.
Berita Terkait
Kesehatan 6.0
Jumat, 16 Februari 2024 11:29 Wib
Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti workshop reformasi birokrasi
Kamis, 8 Februari 2024 14:36 Wib
ANTARA dalam sejarah, strategis dan industri media
Senin, 4 Desember 2023 7:30 Wib
Kanwil Kemenkumham Sumsel peroleh penguatan reformasi birokrasi
Rabu, 22 November 2023 6:59 Wib
28 satker Kemenkumham Sumsel tingkatkan indeks reformasi birokrasi
Minggu, 5 November 2023 7:57 Wib
Tim Percepatan Reformasi Hukum sampaikan 150 rekomendasi ke presiden
Jumat, 15 September 2023 10:49 Wib
Menteri PPN: Reformasi gaji ASN jadi agenda prioritas 2024
Senin, 11 September 2023 16:58 Wib
Ini 55 rekomendasi hukum dari Tim reformasi hukum bentukan Mahfud MD
Selasa, 22 Agustus 2023 14:25 Wib