Ambon (ANTARA Sumsel) - Anggota DPRD Maluku Yulius Pattipeiluhu mengatakan rencana Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yang akan menerapkan kebijakan tentang pemberlakuan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia perlu dikaji ulang karena bisa merugikan.
"Kalau menggunakan pendekatan kontinental bisa diterapkan, tetapi untuk sistem antarpulau dan pendistribusiannya sampai ke pulau terluar tentu membutuhkan biaya tinggi," kata Yulius Pattipeiluhu di Ambon, Senin.
Sistem seperti ini juga dapat menimbulkan kerugian keuangan karena harus menanggung biaya transportasi menuju titik distribusi, khususnya pada daerah terluar dan terjauh.
"Kalau biaya transpor barangnya dibebankan kepada negara maka yang rugi adalah negara," katanya.
Standar harga BBM di pasaran, khususnya untuk wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua yang terdiri dari pulau-pulau memang agak tinggi.
Yulius mencontohkan harga BBM jenis bensin di Pulau Saparua saat ini mencapai Rp8.000 per liter, padahal secara geografis letak pulau tersebut dari Pulau Ambon tidak terlalu jauh.
Apalagi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang begitu jauh dan harga BBM jenis bensin mencapai belasan ribu rupiah.
"Tidak mungkin ribuan ton BBM diangkut dengan pesawat udara sehingga harganya bisa murah untuk daerah terpencil, belum lagi kalau beredar rumor kelangkaan BBM maka orang akan berbondong-bondong mencarinya dengan konsekuensi harga yang dimainkan semakin tinggi," kata Yulius.
Pemberlakuan satu harga BBM bisa merugikan
Ilustrasi kilang minyak (Antara Foto)
