Jakarta (Antarasumsel.com) - Pemerintah diminta untuk melakukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan usaha perikanan skala kecil, terutama dalam rangka membantu nelayan tradisional dan anggota keluarganya di berbagai daerah.
"Kami mendesak pemerintah untuk melakukan pelbagai terobosan dalam rangka meningkatkan usaha penangkapan ikan skala kecil atau tradisional di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut Abdul Halim, sejumlah terobosan itu, antara lain memprioritaskan pengalokasian anggaran perikanan tangkap bagi usaha penangkapan ikan berbasis organisasi dan koperasi nelayan, serta memberikan fasilitas pendampingan pengelolaan keuangan di bidang perikanan tangkap secara berkala dan reguler.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas nelayan kecil/tradisional untuk mengelola sumber daya ikan melalui pendokumentasian berbagai aktivitas perikanan skala kecil yang dijalankan, seperti jumlah tangkapan ikan dan mengidentifikasi wilayah tangkapan tradisional mereka.
"Adakan pelatihan secara berkala kepada nelayan kecil untuk memahami kegunaan informasi cuaca dan wilayah tangkapan ikan dan berikan kepastian usaha kepada nelayan kecil/tradisional melalui upaya penyambungan usaha perikanan tangkap dari hulu ke hilir, termasuk hak atas tanah mereka," katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perikanan dapat terus meningkat baik dalam hal jumlah maupun kualitas penyalurannya.
"KKP usulkan supaya KUR bagi sektor perikanan bisa dinaikkan dari waktu ke waktu," kata Nilanto dalam lokakarya di Jakarta, Rabu (16/11).
Dia mengingatkan bahwa terkait dengan target dan realisasi penyaluran kredit program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) pada 2016 mencapai 124,5 persen.
Target kredit program Jaring dari perbankan pada 2015 adalah Rp5,37 triliun, sedangkan realisasinya Rp6,69 triliun, sedangkan target pada 2016 adalah Rp9,2 triliun, dan hingga jangka waktu September, peyalurannya telah mencapai 191,3 persen.
Realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan pada periode Januari-Oktober 2016 adalah Rp779,8 miliar atau masih jauh lebih kecil dibandingkan yang diterima sektor lainnya, seperti perdagangan besar dan eceran Rp42,84 triliun, serta pertanian dan kehutanan sebesar Rp10,31 triliun.
Estimasi kebutuhan KUR sektor kelautan dan perikanan pada 2017 adalah Rp12,71 triliun untuk perikanan budi daya, Rp5,74 triliun untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Rp3,62 triliun untuk perikanan tangkap, dan Rp170 miliar untuk usaha garam rakyat.
