Jayapura (Antarasumsel.com) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua menyayangkan penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran selama 2016 di beberapa kabupaten/kota daerah ini.
Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura, Selasa, mengatakan tidak tepat penggunaan dana desa itu diketahui setelah adanya beberapa kabupaten yang membeli mobil dan sepeda motor dari anggaran tersebut.
"Kami sangat mempertanyakan pemerintah kabupaten dan kota yang menggunakan alokasi dana desa untuk membeli sepeda motor atau mobil yang tentu jauh dari peruntukan dana desa," katanya lagi.
Donatus menjelaskan selain mobil, masih banyak hal yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana desa, seperti pembangunan posyandu, sekolah hingga peningkatan perekonomian masyarakat desa.
"Beberapa hal seperti posyandu, sekolah hingga perekonomian ini belum berjalan dengan baik, kenapa sampai harus membeli mobil, itu bukan kebutuhan utama," ujarnya lagi.
Dia menuturkan, jika pabrik minyak kelapa di salah satu distrik Sarmi bisa berjalan dengan baik, maka mobil bisa menjadi salah satu sarana untuk mengangkut olahan dari pabrik tersebut.
"Namun menjadi salah jika membeli mobil dengan menggunakan dana desa, seperti di Tolikara yang membeli motor, sebetulnya menyalahi ketentuan, kalau ada KPK datang dan sesuaikan dengan laporan, maka ini bisa berbahaya," katanya lagi.
Pihaknya mengharapkan dana desa untuk 2017, bisa digunakan sesuai dengan ketentuan, yakni harus diprioritaskan untuk pembiayaan aparatur desa 30 persen, kemudian 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat.
BPMK sayangkan dana desa tak tepat sasaran
Ilustrasi (Antaranews.com)
