Imigrasi Palembang perketat pemberian paspor cegah penyalahgunaan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Sumatera Selatan berupaya memperketat pemberian paspor dengan melakukan wawancara secara selektif kepada masyarakat yang mengajukan permohonan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian itu.

"Dalam proses pembuatan paspor, selain pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi juga harus lolos wawancara, jika dalam wawancara petugas menemukan indikasi penyalahgunaan, permohonannya bisa ditolak atau ditunda sementara waktu," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Erwin Hendrawinata, di Palembang, Jumat.

Menurut dia, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan paspor atau dokumen keimigrasian wajib dilayani, namun untuk mencegah terjadi penyalahgunaan paspor dilakukan penyeleksian secara ketat saat dilakukan wawancara sebelum pengambilan foto dan sidik jari pemohon.

Paspor berpotensi disalahgunakan seperti untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, perdagangan manusia atau anak dan perempuan (traficking), mengunjungi beberapa negara yang sedang terjadi konflik atau perang, serta terpengaruh mengikuti perjuangan kelompok "Islamic State of Iraq and Syria /ISIS, katanya.

Selain memperketat pemberian paspor kepada masyarakat yang berpotensi melakukan penyalahgunaan untuk beberapa kegiatan di luar negeri tersebut, pihaknya berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan paspor baru dan perpanjangan untuk menghindari hal-hal yang dapat menjadi tindakan penyalahgunaan dokumen pendukung perjalanan ke luar negeri itu.

Petugas Imigrasi diperintahkan memberikan pelayanan terbaik dan mengedukasi masyarakat pada saat proses penerimaan berkas dan wawancara dengan pemohon paspor.

Dalam proses wawancara itu, petugas tidak hanya menanyakan maksud dan tujuan membuat paspor tetapi juga memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang berpotensi melanggar aturan keimigrasian dan harus dihindari masyarakat jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

Dengan diberikan edukasi mengenai beberapa hal yang harus dipatuhi dan dihindari masyarakat ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, diharapkan tidak menghadapi masalah di negara orang dan dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat, ujarnya.

Masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri perlu melakukan berbagai persiapan dengan baik, memahami aturan keimigrasian dan kondisi negara yang akan dikunjungi sehingga perjalanan berlangsung dengan aman dan nyaman sesuai dengan tujuan serta harapan.

Jika sampai salah memilih negara yang dituju, bekerja secara ilegal, bahkan mengikuti perjuangan kelompok ISIS yang mendapat kecaman masyarakat internasional, tidak hanya menimbulkan masalah bagi Warga Negara Indonesia bersangkutan tetapi juga dapat merepotkan banyak pihak dan keluarga, kata Erwin.