Pansus Pemilu simulasikan wacana KPU diisi parpol

id kpu, wacanna kpu diisi dari parpol, parpol, pemilu

Pansus Pemilu simulasikan wacana KPU diisi parpol

Komisi Pemilihan Umum (Antarasumsel.com/Grafis/Ist/Ang)

...KPU di Jerman ada 11 orang terdiri dari delapan partai politik, dua dari kemendagri dan satu kepala BPS...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu akan mensimulasikan wacana yang berkembang bahwa Komisi Pemilihan Umum diisi oleh kalangan partai politik, seperti hasil kunjungan kerja Pansus ke Jerman dan Meksiko, kata anggota Pansus Pemilu Achmad Baidowi.
      
"Belum tentu diperjuangkan KPU, harus diisi oleh parpol karena kami akan mensimulasikan dahulu ke pemerintah," kata Baidowi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu.
       
Dia menjelaskan KPU di Jerman ada 11 orang terdiri dari delapan partai politik, dua dari kemendagri dan satu kepala BPS.
       
Di Meksiko, menurut dia, ada dari parpol dan pemerintah tetapi dari parpol tidak boleh mengambil keputusan, hanya protes-protes dan keputusan diserahkan komisioner non parpol.
       
"Pelajaran yang diperoleh dari kunker itu, ada perwakilan parpol dalam KPU untuk saling mengawasi dan mengetahui letak kecurangan yang terjadi," ujarnya.
       
Politisi PPP itu menjelaskan keberadaan unsur parpol di KPU bukan berarti institusi itu tidak mandiri karena bisa menjalankan fungsi-fungsinya.
       
Di kedua negara itu, menurut dia, memang sudah melakukan penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi dan di sana banyak juga orang yang berintegritas karena memang kedewasaan politiknya sudah ada.
       
"KPU di Jerman dan Meksiko tetap mandiri meskipun diisi kalangan parpol. Mandiri bukan berarti independen karena tetap melakukan konsultasi ke DPR, tetap melakukan fungsi-fungsinya," katanya.
       
Selain itu, dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan hal-hal baik diterapkan dan yang tidak bagus dibuang dari hasil kunker ke Jerman dan Meksiko.
      
Dia mencontohkan di Jerman tidak ada pengaturan soal kuota perempuan, sementara di Indonesia menginginkan adanya kuota 30 persen perempuan.
       
"Di meksiko lain lagi, memberikan kuota 50 persen tapi tidak pernah tercapai," katanya.
      
Dia juga menjelaskan di kedua negara itu, partai politik dibiayai penuh oleh negara sehingga partai akan kuat dan parpol tidak akan mencari-cari tambahan biaya.
       
Hal itu, menurut dia, berbeda dengan di Indonesia, parpol disuruh memperjuangkan demokrasi, mencari duit sendiri dan tidak boleh buka badan usaha sehingga banyak orang mencari uang sendiri untuk menutup biaya politik.